"Kata siapa dibatalkan? Pembangunan gedung tetap berjalan. Anggaran tahap awal akan segera digunakan begitu desain selesai Juni 2010," kata Ketua BURT DPR yang juga Ketua DPR Marzuki Alie saat dihubungi wartawan, Jumat (14/5/2010).
Marzuki meminta masyarakat tidak memandang pembangunan gedung sebagai pemborosan. "Ini jangan dinilai sebagai keinginan DPR tapi ini kebutuhan DPR," papar Marzuki.
Rencana percepatan pembangunan juga disampaikan anggota BURT DPR dari FPD Muslim. Muslim menyampaikan bahwa rencana pembangunan harus segera diselesaikan mengingat dana awal sudah dianggarkan sebesar 250 miliar rupiah dalam APBN-P 2010.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DPR mengajukan pembangunan gedung baru, dengan alasan gedung yang sekarang sudah hampir rusak, sudah banyak retakan dimana-mana, sedangkan jika kita lihat, banyak sekali sekolah-sekolah yang mengalami hal yang sama bahkan lebih buruk. Bahkan sering kita lihat banyak sekolah-sekolah yang rubuh. Kita tidak bisa dibohongi, sebodoh-bodohnya rakyat, tidak akan pernah sedikitpun bisa merelakan, orang kaya mempernyaman diri, sedangkan rakyat kecil terus menderita.
Miris, sungguh menyayat hati, ketika melihat berita di salah satu stasiun tv, dan orang yang diwawancarainya disitu terdapat keterangan bahwa ia adalah seorang guru, bukan sembarang guru, dia juga seorang pemulung sampah. Bagaimana bisa seorang Marzuki Ali, dengan segala gelarnya, yang menandakan ia telah menempuh berbagai jenjang pendidikan berkata "Uang 1,8 Triliun itu nggak ada artinya (Nothing)". Sedangkan orang-orang di kolong jembatan, para buruh cuci, kuli bangunan, pemulung sampah tidak bisa merasakan peran para wakil rakyat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menelan biaya Rp 1,8 triliun. ICW menilai alasan DPR membangun gedung baru itu tidak didasari perencanaan akurat.
"Asumsi yang mendasari perlunya pembangunan gedung baru terkesan dibuat-buat. DPR telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dasar pembangunan gedung baru disebabkan karena posisi Gedung Nusantara 1 telah mengalami kemiringan tujuh derajat," kata Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ratna Kusumahningsih dalam rilis yang diterima VIVAnews, Rabu 5 Mei 2010.
Dia mengatakan alasan kemiringan gedung DPR itu telah terbantahkan oleh pernyataan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menurut hasil kajian Balitbang PU menyimpulkan gedung DPR tidak mengalami kemiringan, dan hanya mengalami kerusakan biasa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Menurut seorang ahli bangunan, Uang senilai Rp. 1,8 triliun bisa digunakan untuk membangun 2 buah gedung berlantai 36 dengan fasilitas yang sederhana, dan bila ingin fasilitas yang mewah bisa digunakan untuk membangun 1 buah gedung dengan 36 lantai, itu pun hanya menghabiskan sekitar Rp. 1,2 Triliun. Lalu bagaimanakah definisi kata sederhana itu? kira-kira seperti ini..
Menurut DPR : Kulkas (lemari es), Komputer canggih, sofa nyaman, AC dan fasilitas canggih lainnya dikatakan barang sederhana.
Orang kecil : Barang-barang yang ada di dalam kantor para anggota DPR, hanya ada di khayalan mereka. Memiliki kursi, tempat untuk tidur, dan kipas angin adalah hal yang sangat menyenangkan.
Pihak (tertentu) DPR (tidak semua) berkilah bahwa gedung yang sekarang sudah mengalami kemiringan 7 derajat. Sebetulnya otaknya juga yang pada miring disana, Jika tidak, seharusnya mereka melihat bagaimana nasib orang-orang dipinggiran sana. Bukan hanya dilihat, tetapi diberikan tindakan yang bisa membantu mereka. Ruhut Sitompul mengatakan kecelakaan kerja adalah resiko dari seseorang yang bekerja ditempat itu. Jika tidak bisa menerima resiko, maka jangan bekerja ditempat itu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Wallahu'alam Bisshawab.